Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia. Di sahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bambang Kesowo.
Download Undang-undang Sisdiknas ini dalam format Pdf, Klik Di Sini!
Merupakan undang-undang yang berisi tentang anggaran belanja negara pada tahun 2002. Undang-undang ini disahkan di Jakarta, pada tanggal 14 November 2001 Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bambang Kesowo.
Download anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2002 dalam format pdf, Klik Di Sini!
Undang-undang yang membahas tentang Narkotika, disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2009 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta.
Download Undang-undang tentang Narkotika dalam format Pdf, Klik Di Sini!
Berdasarkan pertimbangan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo dengan membentuk Undang-undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Download Undang-undang tentang Kesejahteraan Lansia ini dalam format pdf, Klik Di Sini!
Undang-undang ini merupakan undang-undang yang merevisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia.
Download Undang-undang tentang POLRI dalam format Pdf, Klik Di Sini!
Undang-undang ini menjelaskan tentang ketentuan umum tentang Badan Hukum Pendidikan, Fungsi, Tujuan dan Prinsip, Jenis, Bentuk, Pendirian, dan Pengesahan Badan Hukum Pendidikan. Dalam undang-undang ini juga dibahas mengenai pengelolaan atau tata kelola Badan Hukum Pendidikan. Kekayaan Badan Hukum Pendidikan juga diatur, meliputi kekayaan awal BHPP, BHPPD, dan BHPM yang dipisahkan dari kekayaan pendiri. Pengaturan mengenai sumber dana Badan Hukum Pendidikan, akuntabilitas dan pengawasan yang juga penting untuk keberlangsungan Badan Hukum Pendidikan.
Badan Hukum Pendidikan yang tentu bergerak dalam bidang pendidikan juga harus mengelola pendidik dan tenaga kependidikan dengan baik yang diatur dalam BAB VIII tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Badan Hukum Pendidikan juga dapat digabungkan, hal ini diatur dalam Pasal 56, BAB IX Penggabungan. BAB X tentang Pembubaran. Badan Hukum Pendidikan tidak dapat dikelola secara semena-mena, karena jika hal ini terjadi maka bertentangan dengan BAB XI tentang Sanksi Administratif, BAB XII Sanksi Pidana, BAB XIII Ketentuan Peralihan. Dan yang terakhir adalah ketentuan Penutup.
Download undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan ini dalam format pdf, Klik Di Sini!
Download Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam format pdf, Klik Di Sini!
Download Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam format file Pdf, Klik Di Sini!
